Demikian hasil survei nasional Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang dirilis di kantornya, Jl Lembang, Menteng, Jakpus, Jumat (22/10/2010).
"Karena itu gagasan untuk mempahlawankan Soeharto sebaiknya ditolak," kata Direktur Eksekutif LSI, Dodi Ambardi.
Survei secara nasional ini dilakukan pada 7 sampai 20 Oktober lalu, dengan sampel saintifik bervariasi antara 1200 sampai 2500. Margin of error bervariasi antara +/- 2% hingga +/- 3%. Survei ini juga membandingkan dengan data survei nasional yang dilakukan 10 tahun terakhir, yakni sejak 1999.
Dodi memaparkan, setelah Orde Baru tumbang, rakyat bersuara sangat negatif terhadap politik di bawah Soeharto. Hal ini setidaknya dapat dilihat dari 20 persen responden yang menganggap Orde Baru sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap krisis ekonomi 1998. Sementara responden yang menyalahkan Soeharto sebagai pribadi ada 18 persen dan tidak tahu 46 persen.
Selain itu, katanya, tidak ada rakyat yang menilai positif politik di bawah Soeharto. Seperti misalnya terhadap isu kebebasan berpendapat dan berpartai.
Mengenai pertanyaan 'seberapa demokratis pemerintahan di bawah Presiden Soeharto dulu, rata-rata responden juga menjawab tidak demokratis. Dalam rentang 1 (sama sekali tidak demokratis) dan 10 (sangat demokratis), nilai ratai-rata adalah 4,68.
"Rakyat juga mampu menilai bahwa rezim Soeharto tidak demokratis, dan karena itu rezim tersebut tak diinginkan rakyat," kata Dodi.
Dalam survei tersebut tidak disertakan pertanyaan tentang kelayakan Soeharto menjadi pahlawan Nasional. Namun demikian, kata Dodi, itu tidak mempengaruhi kesimpulan yang diambil.
"Sama seperti menilai seorang kaya atau tidak, kita sudah bisa menilai dari jumlah tanah, rumah dan mobil. Tanpa harus menanyakan langsung," kata Dodi.
Namun, peneliti LSI, Burhanuddin Muhtadi mengakui pertanyaan tersebut tidak bisa disertakan karena isu Pahlawan Nasional untuk Soeharto itu muncul saat tim peneliti sudah turun di lapangan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar