Bupati Malang Gagas ATM Kondom di Kawasan Lokalisasi

Malang, (Udo NEWS)
Bupati Malang Rendra Kresna menggagas adanya anjungan tunai mandiri (ATM) kondom di kawasan lokalisasi, sebagai upaya mencegah penyebaran HIV/AIDS yang lebih luas di daerah itu. "Gagasan ini bukan untuk melegalkan lokalisasi, namun semata-mata untuk mencegah penyebaran sekaligus menanggulangi penyakit HIV/AIDS," ucap Rendra di Malang, Jatim, Senin (14/2).

Selain itu, tegasnya, juga untuk menegakkan aturan pada setiap "tamu" yang wajib menggunakan kondom. Oleh karena itu, pemilik wisma dan juru parkir di kawasan lokalisasi juga harus berperan aktif untuk menyosialisasikan penggunaan kondom, bahkan setiap tamu harus ditekan agar menggunakannya.

Ia mengakui, pihaknya sudah berkali-kali mengeluarkan surat keputusan (SK) penutupan lokalisasi (prostitusi) di daerah itu, tetapi fakta di lapangan tetap saja masih operasional (buka). Sehingga, lanjutnya, satu-satunya upaya untuk menekan penyebaran HIV/AIDS di daerah itu, setiap tamu yang datang ke lokalisasi harus menggunakan kondom yang sudah dipasok dari Komite Penanggulangan AIDS (KPA) maupun Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat.

Rendra yang juga Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Malang itu mengatakan, hubungan seks memang bukan satu-satunya cara penularan HIV/AIDS, tapi bisa memalui berbagai cara, seperti narkoba terutama melalui jarum suntik. Oleh karenanya, kata Rendra, Badan Narkotika Kabupaten Malang juga digerojok dana untuk program penanggulangan HIV/AIDS sebesar Rp1 miliar dan KPA sendiri sebesar Rp600 juta.

Selain melalui program KPA dan Badan Narkotika, katanya, sosialisasi pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS juga bisa dilakukan melalui sekolah-sekolah, mulai SMP hingga SMA. "Apalagi penderita HIV/AIDS di daerah ini disebabkan cara penularan melalui narkoba suntik, sehingga jaringannya harus dipangkas. Dan, sosialisasi itu bisa dilakukan di sekolah-sekolah karena mereka adalah generasi muda yang bakal memimpin bangsa ini," papar mantan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malang tersebut.

Sementara itu data dari KPA Kabupaten Malang, hampir di setiap kecamatan yang berjumlah 33 kecamatan di Kabupaten Malang itu ada "sarang" prostitusi atau lokalisasi.

Pemerintah Harus Persuasif Hadapi Ahmadiyah

Jakarta, (UdoNews)
Ketua DPP Partai Hanura, Yuddy Chrisnandi mengatakan pemerintah harus persuasif menghadapi masalah Ahmadiyah. "Tetapi dalam menyikapi kontroversi aliran ini, Pemerintah tidak cukup hanya dengan memberikan pernyataan atau peringatan. Harus ada keputusan yang permanen terhadap kedudukan aliran Ahmadiyah," tegasnya di Jakarta, Selasa (15/2).

Selanjutnya secara persuasif, katanya, Pemerintah harus mengultimatum kepada pimpinan dan segenap pengikut ajaran itu, untuk memilih membubarkan diri atau kembali ke ajaran Islam. "Atau, alternatif lainnya, mendeklarasikan agama baru di luar Islam, sehingga selanjutnya diperlukan keputusan presiden untuk mengesahkan agama baru yang menampung aliran ini, yang dilindungi oleh undang-undang sesuai prinsip HAM," Katanya Kepada UdoNews.

Di pihak lain, menurut Yuddy Chrisnandi, tuntutan umat Islam untuk membubarkan Ahmadiyah merupakan hal yang wajar. "Namun, tidak boleh dilakukan dengan tindakan anarki dan kekerasan. Pemerintah bersama aparat keamanan, wajib mencegah dan melindungi nyawa, harta benda warganegaranya tanpa membeda-bedakan RAS," tandasnya.

Bagi doktor ilmu politik dan juga mantan anggota DPR RI periode 2004-2009 itu, kekerasan dalam bentuk apa pun tidak dibenarkan. "Karena ini melanggar HAM. Tetapi, hanya dengan ketegasan dan keputusan Pemerintah yang permanen, masalah ini bisa selesai dan tidak menjadi momok lagi di masa depan," katanya.

Maksimalkan dialog

Sementara itu, sejumlah anggota DPR RI dari lintas fraksi dan komisi mendesak Kementerian Agama (Kemenag) agar mengaktifkan dan memaksimalkan dialog, ketimbang pendekatan aturan yang terkadang banyak salah tafsir. "Tugas utama Kemenag ialah agar pemerintah bisa berdiri tegak mendorong pembangunan kerukunan dan toleransi antar warga bangsa yang majemuk ini, bukan mengedepankan pendekatan-pendekatan aturan-aturan yang bersifat ritual birokratis semata," tegas Paskalis Kossay, Anggota Fraksi Partai Golkar DPR.

Hal senada dinyatakan Rahadi Zakaria dai Fraksi PDI Perjuangan yang mengatakan, konsistensi membangun kerukunan dan toleransi saudara sebangsa oleh Kemenag bersama jajarannya, lebih penting ketimbang urusan lainnya.

Sedangkan Paskalis Kossay menambakan, selain mengaktifkan dan memaksimalkan dialog (antara umat) beragama, demi membangun terus kerukunan serta toleransi saudara sebangsa, Kemenag juga jangan terjebak pada sikap menghakimi keyakinan komunitas tertentu. "Itu urusan Tuhan Sang Khalik. Negara atau pemerintah melalui Kemenag tidak punya otoritas dari Surga untuk menghakimi," tegas anggota legislatif dari Papua ini.

Hal senada sebelumnya juga telah dilontarkan Masdar dari PB Nahdlatul Ulama (NU), agar pemerintah tidak menghakimi keyakinan seseorang.